Satria Ridwan Herlambang

Selain itu, ada ketidakjelasan seputar Asuransi Jiwa Kredit (AJK) yang sebenarnya merupakan elemen penting dalam pengelolaan risiko kredit, khususnya dalam kasus debitur meninggal dunia. Penempatan dan penerapan AJK yang tidak jelas berpotensi merugikan ahli waris yang seharusnya mendapatkan manfaat dari perlindungan tersebut, misalnya untuk melunasi sisa kredit yang masih tersisa. Temuan lainnya yang menarik perhatian saya adalah indikasi kelalaian administratif, termasuk bukti pembayaran yang tidak memuat cap atau verifikasi resmi dari pihak bank. Kesalahan administratif semacam ini tampaknya sepele, tetapi secara hukum ia dapat menimbulkan konsekuensi yang signifikan apabila tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen maupun peraturan perbankan lainnya. Sebagai bagian dari langkah awal penyelesaian, kami berencana mengirimkan surat klarifikasi kepada pihak bank yang bersangkutan. Tujuan utamanya bukan untuk memperuncing konflik, tetapi untuk membuka ruang dialog yang transparan dan mencari penyelesaian yang proporsional melalui mekanisme mediasi. Mediasi merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang memberikan ruang bagi kedua pihak untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan tanpa harus berlarut di jalur litigasi. 

Bagi saya, komitmen ini bukan semata soal menang-kalah dalam perkara, tetapi tentang bagaimana memastikan hak-hak pihak yang dirugikan dihormati dan dipenuhi secara adil. Dalam konteks kredit perbankan, nasabah sebagai konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, proses yang adil, dan kepastian hukum yang sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen. Kasus ini juga mengingatkan bahwa sebagai praktisi, khususnya mahasiswa hukum yang sedang mendalami realitas praktik, kita tidak hanya berkutat pada teori tetapi harus mampu memadukan pemahaman hukum dengan sensitivitas terhadap hak-hak pihak yang terlibat. Karena pada akhirnya, hukum hadir bukan hanya sebagai aturan tertulis, tetapi sebagai instrumen yang memberi kepastian dan keadilan bagi kehidupan masyarakat secara nyata. 

Saya melihat langsung bahwa semangat penggugat mandiri adalah sesuatu yang luar biasa. Mereka tidak menyerah hanya karena sistem mengalami gangguan. Mereka tetap berusaha memperjuangkan haknya. Ada keteguhan yang tidak bisa diremehkan. Di balik setiap unggahan dokumen dan setiap percobaan masuk ke sistem, ada harapan besar untuk mendapatkan keadilan. Sebagai mahasiswa praktisi, pengalaman ini mengajarkan saya bahwa hukum tidak hanya berbicara tentang pasal dan teori di ruang kelas. Hukum juga berbicara tentang bagaimana sistem bekerja untuk manusia. Ketika teknologi belum sepenuhnya siap, yang terdampak adalah para pencari keadilan itu sendiri. Saya semakin yakin bahwa modernisasi peradilan harus diiringi dengan kesiapan teknis yang matang dan dukungan yang memadai bagi masyarakat. Digitalisasi memang langkah maju, tetapi tidak boleh meninggalkan mereka yang sedang berjuang sendirian.

Pengalaman menghadapi gangguan e Court bukan sekadar cerita tentang sistem yang bermasalah. Ini adalah refleksi tentang pentingnya akses keadilan yang benar benar dapat dijangkau oleh semua orang. Dan sebagai mahasiswa yang belajar sekaligus terjun langsung dalam praktik, saya merasa memiliki tanggung jawab untuk terus menyuarakan perbaikan agar sistem hukum kita semakin kuat dan berpihak pada pencari keadilan.

 

Beberapa waktu lalu saya mengalami sendiri bagaimana pentingnya hadir di sidang perdana dalam suatu perkara perdata. Saya menangani satu kasus sengketa properti yang seharusnya sederhana, tetapi menjadi lebih rumit karena satu hal yang sangat krusial: kehadiran pihak lawan di persidangan. Pada hari sidang perdana, saya tiba lebih awal karena ingin memastikan semua persiapan berjalan baik. Berkas-berkas sudah saya susun rapi, argumentasi sudah dipersiapkan sejak malam sebelumnya, namun ketika sidang dimulai, pihak tergugat tidak hadir tanpa alasan yang jelas. Itu bukan sekadar absen biasa, tetapi tindakan yang mengabaikan kewajiban hukum dan rasa hormat terhadap proses peradilan. Saya menyaksikan bagaimana hakim tampak sedikit kesal atas ketidakhadiran tersebut. Hakim kemudian memberikan waktu kepada tergugat untuk memberikan penjelasan di sidang selanjutnya dan menekankan pentingnya hadir tepat waktu. Bagi saya, momen itu menunjukkan bahwa hukum bukan hanya soal aturan tertulis, tetapi juga soal etika dan tanggung jawab yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak yang terlibat.

Saya kemudian merenungkan betapa hadir di sidang perdana bukan semata kewajiban formal, tetapi langkah awal yang menunjukkan komitmen terhadap proses pencarian kebenaran materiil. Ketidakhadiran dapat memberi kesan seolah pihak yang bersangkutan tidak serius dalam menyikapi tuntutan hukum, bahkan memberi peluang pihak lain untuk menguatkan posisi mereka. Saya juga menyadari bahwa dalam praktiknya, sering kali pihak lawan menganggap enteng sidang pertama dengan berharap dapat mengulur waktu atau mencari strategi untuk menghindari konfrontasi langsung di hadapan hakim. Padahal, pada tahap awal inilah banyak hal penting bisa diputuskan atau dibentuk: dari jadwal pemeriksaan bukti hingga arah pembuktian yang akan ditempuh.

Pengalaman ini memperkuat keyakinan saya bahwa sebagai praktisi hukum, hadir dan aktif di setiap agenda sidang bukan hanya soal teknik beracara, tetapi juga bentuk penghormatan terhadap upaya mencari keadilan bagi klien. Saya yakin bahwa kehadiran di sidang perdana memberikan pesan kuat bahwa kita siap memperjuangkan hak, menghadapi tantangan, dan tidak mengabaikan prosedur yang telah diatur oleh hukum.Kejadian itu mengingatkan saya bahwa menyelesaikan perkara bukan hanya sekadar menang atau kalah, tetapi bagaimana kita menunjukkan integritas dalam setiap langkah proses hukum. Dan kehadiran di sidang perdana adalah salah satu bentuk integritas itu.

Pada 23 Agustus 2025, saya terlibat langsung dalam sebuah perkara sengketa properti yang awalnya tampak sederhana, namun kemudian mengungkap lapisan masalah yang jauh lebih kompleks daripada sekadar wanprestasi biasa. Pada awalnya, klien kami melakukan perjanjian jual beli rumah dengan janji bahwa rumah tersebut siap huni dan sedang dalam proses sertifikasi SHM. Saya menyaksikan sendiri bagaimana klien membayar uang muka setengah dari harga total dan bahkan diperbolehkan menempati rumah tersebut untuk sementara. Namun, setelah lebih dari satu bulan, ternyata rumah itu sama sekali tidak bisa ditinggali. Saya sadar ini bukan sekadar masalah waktu, tetapi ada sesuatu yang salah secara substansial. Seiring berjalannya waktu, tim kami menemukan fakta mengejutkan yang merubah seluruh dasar perkara. Rumah yang dijual itu ternyata dibangun di atas tanah yang masih berstatus sawah, dan belum diubah peruntukannya menjadi tanah bangunan. Fakta ini menjadi titik balik dalam analisis saya, karena dengan jelas menunjukkan niat buruk penjual sejak awal transaksi. 

Awalnya fokus gugatan kami adalah wanprestasi karena ada pelanggaran perjanjian. Namun setelah menggali lebih dalam, saya bersama tim memutuskan untuk mengubah dasar gugatan menjadi Perbuatan Melawan Hukum (PMH)berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dasar pertimbangan saya sederhana: perbuatan penjual bukan sekadar ingkar janji, tetapi melanggar hukum secara nyata, karena ia menyembunyikan fakta penting dan menyesatkan klien demi keuntungan pribadi tanpa memperhatikan akibat kerugian bagi klien.  Dalam menyusun gugatan PMH, saya melihat unsur-unsur hukum yang terpenuhi: tindakan penjual yang menyembunyikan status tanah merupakan perbuatan yang melawan hukum, klien mengalami kerugian materil berupa uang muka dan biaya lainnya, serta kerugian imateril seperti tekanan psikologis dan waktu yang terbuang. Hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian juga jelas terlihat dalam dokumen dan kronologi yang kami susun. 

Lebih jauh lagi, saya juga mengambil peran dalam memutuskan untuk menambahkan seorang lurah sebagai turut tergugat. Lurah ini sebelumnya menjadi saksi dalam transaksi, tetapi kemudian mengambil sikap yang justru berupaya menggiring klien untuk menyelesaikan masalah di luar jalur hukum dan tidak memberikan dukungan atas permohonan surat keterangan mengenai status tanah. Tindakan pejabat publik seperti ini, menurut saya, turut menghalangi hak klien untuk mendapatkan keadilan dan oleh karenanya layak dimasukkan dalam gugatan PMH.  Pengalaman menangani kasus ini mengajarkan saya bahwa menyusun gugatan bukan hanya soal menuliskan dalil, tetapi memahami makna hukum di balik fakta dan dampaknya bagi klien. PMH bukan sekadar istilah, melainkan alat hukum yang tepat ketika tindakan suatu pihak melampaui sekadar pengingkaran janji dan masuk ke domain pelanggaran hukum yang merugikan pihak lain

Cibubur, 19 Januari 2026 menjadi fase lanjutan dari perjalanan perkara yang saya tangani. Setelah sebelumnya saya bersama tim berhasil mengamankan dua aset klien dari ancaman sita dan pengalihan kepemilikan, saya menyadari bahwa perjuangan hukum belum selesai. Kemenangan di tingkat pertama bukanlah akhir, melainkan pintu menuju strategi berikutnya. Klien kami memang berhasil mempertahankan asetnya. Permohonan sita ditolak dan kepemilikan tidak beralih. Namun masih ada persoalan penting yang belum tuntas, yaitu sertifikat tanah yang menjadi objek sengketa masih berada dalam penguasaan pihak lawan. Secara substansi, bagi saya ini adalah hak klien yang harus diperjuangkan sampai benar-benar kembali secara fisik dan yuridis. Pada malam itu saya berdiskusi langsung dengan Ketua LBH Mata Elang di Cibubur. Awalnya pembicaraan berlangsung santai, tetapi kemudian berubah menjadi diskusi hukum yang sangat teknis. Saya memaparkan analisis saya terhadap putusan tingkat pertama dan menyampaikan pandangan bahwa terdapat kekeliruan pertimbangan yang bisa dijadikan dasar pengajuan banding.

Saya melihat adanya kontradiksi dalam pertimbangan hakim. Di satu sisi posisi hukum klien diakui, namun di sisi lain pertimbangan tersebut justru tidak memberikan konsekuensi logis berupa pengembalian sertifikat tanah. Bagi saya, hal ini menciptakan ketidakpastian hukum dan membuka ruang koreksi di tingkat banding. Selain itu, saya juga menilai terdapat kekeliruan dalam menafsirkan Perjanjian Kerja Sama. Hubungan hukum yang sejatinya berbasis kerja sama justru dipersepsikan sebagai utang piutang. Perbedaan konstruksi hukum ini sangat fundamental karena berimplikasi langsung pada penilaian hak dan kewajiban para pihak.

Diskusi malam itu menghasilkan satu kesimpulan tegas. Upaya banding layak ditempuh dan harus disusun dengan argumentasi yang sistematis, terstruktur, dan berbasis pada kekeliruan penerapan hukum oleh judex facti. Saya kemudian mulai merancang Memori Banding dengan fokus pada dua titik utama tersebut, yaitu kontradiksi pertimbangan dan kesalahan konstruksi hubungan hukum. Bagi saya pribadi, proses ini adalah pembelajaran penting. Saya memahami bahwa dalam praktik hukum, kemenangan tidak selalu berarti selesai. Kadang kemenangan justru menjadi dasar untuk memperjuangkan hak klien secara lebih utuh. Prinsip yang saya pegang sederhana, selama masih ada ruang hukum untuk memperbaiki dan mengembalikan hak secara penuh, maka perjuangan itu harus dilanjutkan. 

Perjalanan ini masih berjalan. Namun saya semakin yakin bahwa strategi, ketelitian membaca putusan, dan keberanian mengambil langkah lanjutan adalah bagian tak terpisahkan dari profesi yang saya jalani.

Sejak awal, saya memahami bahwa inti persoalan bukan semata-mata soal dalil wanprestasi. Yang paling krusial adalah bagaimana memastikan aset klien tetap aman. Itulah fokus strategi yang kami bangun. Saya terlibat langsung dalam penyusunan Jawaban Gugatan, Gugatan Rekonvensi, penyusunan daftar bukti, hingga penyusunan kesimpulan akhir. Bersama tim dan di bawah arahan pimpinan, saya belajar membaca celah hukum, membangun bantahan sistematis, serta merumuskan argumentasi yang tidak hanya defensif tetapi juga menyerang secara terukur.Persidangan berjalan dinamis. Setiap agenda sidang menghadirkan ketegangan tersendiri. Namun saya meyakini satu hal: dalam perkara perdata, kemenangan tidak selalu berarti semua tuntutan lawan ditolak. Kemenangan yang sesungguhnya adalah ketika kepentingan utama klien berhasil diamankan. Saat amar putusan dibacakan, Majelis Hakim memang menyatakan sebagian gugatan wanprestasi dikabulkan. Namun yang paling penting bagi kami adalah penolakan terhadap permohonan sita dan pengalihan kepemilikan aset. Dua aset klien tetap utuh dan tidak berubah status kepemilikannya.

Dalam itik itulah saya memahami makna kemenangan strategis. Secara formal mungkin tidak seluruh gugatan ditolak, tetapi secara substansial tujuan utama kami tercapai: aset klien terlindungi. Perkara ini bukan hanya kemenangan bagi klien, tetapi juga fase penting dalam perjalanan profesional saya. Proses tersebut mengajarkan saya bahwa praktik hukum menuntut lebih dari sekadar pemahaman pasal; ia menuntut strategi, ketenangan, dan kemampuan membaca arah kepentingan yang benar-benar harus dipertahankan. 
Bagi saya pribadi, pengalaman ini menjadi tonggak awal yang menguatkan komitmen saya untuk terus belajar, bertumbuh, dan bergerak di dunia hukum. Karena pada akhirnya, sejarah tidak pernah ditulis oleh mereka yang berdiam diri, melainkan oleh mereka yang berani mengambil peran dan bertanggung jawab atas setiap langkahnya.

Ketika investasi diposisikan sebagai utang dan aset dibiarkan menggantung, hal ini menunjukkan problematika dalam penerapan hukum perdata dan hukum bisnis di Indonesia. Analisis kasus terbaru dapat dijumpai dalam suatu perkara di Pengadilan Negeri yang menjadi bahan catatan penting bagi praktisi hukum. Dalam perkara tersebut, pengadilan menyamaratakan perjanjian investasi dengan utang-piutang berbunga tinggi, meskipun sejak awal hubungan para pihak sesungguhnya adalah penempatan modal usaha dengan risiko bisnis, bukan utang piutang biasa. Pertimbangan ini menimbulkan kekeliruan dalam konstruksi hukum karena investasi modal dan kewajiban utang memiliki karakter hukum yang berbeda. Sepanjang pertimbangan persidangan, fase hubungan para pihak dianalisis sebagai kontrak investasi, pengelolaan usaha, dan ekspektasi hasil. Namun dalam putusan, kontruksi akhir bergeser menjadi utang-piutang, seolah kegagalan usaha otomatis melahirkan kewajiban pembayaran yang mutlak seperti pinjaman bank. Hal ini perlu dicermati karena perjanjian investasi pada dasarnya merupakan penempatan modal yang memikul risiko usaha, bukan transaksi utang piutang berbunga tetap.

Permasalahan lain yang muncul terkait sita jaminan. Dalam putusan tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa sertifikat tanah bukan merupakan jaminan yang sah dan menolak permohonan sita jaminan. Akibatnya, meskipun secara hukum aset tersebut tidak sah sebagai objek jaminan, sertifikat tetap berada di pihak lain tanpa ada instrumen eksekusi. Secara yuridis aset memang aman karena tidak ada penetapan sita, perampasan, atau peralihan kepemilikan, tetapi secara praktik situasinya menjadi ambigu dan merugikan pihak yang mengharapkan kepastian hukum.

Selain itu, perkara ini juga memuat kekeliruan dalam persona standi atau partisipasi pihak dalam proses peradilan, dimana pihak yang tidak memiliki hubungan kontraktual langsung tetap dipertahankan sebagai pihak berperkara. Cacat ini menunjukkan bahwa bangunan faktual dan legal perlu diperkuat untuk memastikan bahwa hanya pihak yang relevan dan berkepentingan yang mengambil posisi dalam sengketa.

Melihat latar tersebut, dalam memori banding, keberatan difokuskan pada beberapa poin penting:

1. Kekeliruan dalam kualifikasi hubungan hukum investasi menjadi utang piutang.

2. Pembebanan imbal hasil layaknya bunga pinjaman, padahal hubungan hukum tidak bersifat utang piutang.

3. Inkonsistensi pertimbangan tentang sita jaminan, yang tidak sejalan dengan fakta hukum objektif.

4. Cacat formil yang dapat memengaruhi keabsahan putusan, seperti kesalahan dalam menetapkan pihak yang berperkara.

Upaya banding merupakan langkah hukum lanjutan yang penting karena bagi para pihak, terutama pihak yang terdampak secara ekonomi dan eksistensial, putusan hakim bukan sekadar tulisan di atas kertas, tetapi menyangkut hidup, usaha, dan harapan nyata bagi masa depan hubungan hukum mereka.

Catatan akhir: poin-poin di atas hanya membahas dilema antara posisi investasi dan utang piutang dalam praktik hukum perdata dan hukum bisnis tanpa menyinggung aspek hukum lain di luar itu